Dari Kampus kita berlabuh ke Surau: Menyulam Nalar dan Adab Aktivis HMI di Tanah Santri

Wacana Pelantikan pengurus HMI Cabang Jombang di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU), Rejoso, patut kita pahami lebih dari sekadar agenda organisasi. Pilihan tempatnya menyampaikan pesan, bahwa sebuah organisasi mahasiswa yang lahir dari lingkungan kampus memilih memulai masa khidmatnya di perguruan tinggi yang tumbuh dari rahim pesantren.

HMI sendiri merupakan organisasi mahasiswa yang di dirikan Lafran Pane di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 dengan tujuan membentuk insan akademis, pencipta, dan pengabdi (Sitompul, 1995). Dan pesantren memiliki akar yang lebih tua dan struktur yang berbeda. Zamakhsyari Dhofier (1982) menunjukkan bahwa pesantren bertumpu pada kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab klasik. Wibawa keilmuannya dibangun melalui sanad dan adab, bukan melalui jabatan.

Dua tradisi ini kerap dibayangkan berjarak. Pembagian masyarakat Jawa ke dalam kategori santri, abangan, dan priyayi oleh Clifford Geertz (1960) ikut mengukuhkan kesan bahwa dunia pesantren dan dunia pergerakan mahasiswa berjalan di jalur masing-masing. Kategori itu kemudian banyak diperdebatkan karena terlalu kaku. Realitas sosial tidak pernah serapi itu, apalagi di Jombang.

Jombang memberi bukti sejarah yang sulit diabaikan. Di sinilah Tebuireng, Tambakberas, Denanyar, dan Darul Ulum tumbuh berdampingan. Dari Tebuireng pula KH Hasyim Asy’ari ikut mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926. Abdurrahman Wahid (1974) menyebut pesantren sebagai subkultur, sebuah dunia dengan tata nilai sendiri yang tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Nurcholish Madjid (1997) menegaskan bahwa pesantren adalah lembaga yang khas Indonesia, sehingga ia bukan sisa masa lalu yang menunggu dimodernkan, melainkan modal peradaban yang perlu dirawat.

Pengakuan negara menambah dasar kelembagaannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menempatkan pesantren pada tiga fungsi: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan Hari Santri setiap 22 Oktober melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menegaskan pengakuan itu pada tingkat simbolik. Artinya, pesantren hari ini adalah mitra pembangunan, bukan objek pembinaan.

Dari kacamata ini, sinergi antara aktivis dan pesantren dapat diwujudkan secara konkret. Pertama, dalam kaderisasi. Aktivis HMI memiliki kekuatan pada metodologi: riset, advokasi, dan manajemen organisasi. Santri memiliki kekuatan pada kedalaman teks dan disiplin etik. Martin van Bruinessen (1995) menunjukkan bahwa tradisi kitab kuning mengajarkan cara berpikir yang runtut dan bertanggung jawab pada otoritas keilmuan. Kader yang menguasai keduanya akan lebih tahan terhadap godaan retorika kosong.

Kedua, dalam pemberdayaan. Pesantren memiliki basis jamaah dan jaringan sosial yang kuat, sementara mahasiswa mampu menyumbangkan data, kajian kebijakan, dan keterampilan digital. Kerja sama yang dirancang baik dapat menjangkau persoalan nyata, seperti literasi, ekonomi umat, dan kesehatan lingkungan pesantren.

Ketiga, dalam adab berorganisasi. Perbedaan pandangan di tubuh organisasi mahasiswa sering berujung pada polarisasi. Tradisi pesantren mengenal cara berselisih yang tetap menjaga hormat, dan nilai itu layak dipelajari oleh aktivis.

Meski demikian, sinergi tidak boleh berarti penyeragaman. HMI memiliki independensi organisasinya, dan pesantren memiliki otonomi keilmuannya. Kerja sama yang sehat berdiri di atas penghormatan timbal balik, bukan mobilisasi dukungan atau kepentingan jangka pendek. Pesantren bukan instrumen, dan aktivis bukan perpanjangan tangan siapa pun.

Pelantikan HMI cabang jombang yang akan bertempat di UNIPDU harus dibaca baik karena itu lebih tepat dinilai sebagai undangan untuk bekerja, bukan akhir dari sebuah upacara. Ukurannya sederhana, bahwa tempat pelantikan itu telah menjadi awal dari sesuatu yang bermakna.