Kerusakan Alam Indonesia: Saat Pemerintah Harus Lebih Peduli pada Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang hutan tropis yang luas, lautan yang kaya ikan, serta gunung dan tanah yang subur.

Namun di balik kekayaan alam yang luar biasa itu, perlahan muncul kenyataan pahit: alam kita sedang sakit. Hutan gundul, sungai kotor, udara tercemar, dan tanah kehilangan kesuburannya.

Semua ini terjadi karena keserakahan manusia dan lemahnya pengawasan terhadap sumber daya alam.Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Namun sering kali, kebijakan pembangunan justru menomorduakan aspek lingkungan. Penebangan hutan diberi izin demi investasi, reklamasi pantai dianggap kemajuan, dan tambang baru terus dibuka tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat sekitar.

Akibatnya, bencana alam semakin sering terjadi, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga kekeringan yang melanda berbagai wilayah.Kita seolah lupa bahwa alam memiliki batas. Ketika pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan daya serap air.

Ketika limbah industri dibuang ke sungai, ekosistem air mati dan warga kehilangan sumber air bersih. Ketika laut penuh plastik, biota laut pun tersiksa dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis.

Semua itu menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan alam jika tidak dijaga dengan bijak.Ironisnya, banyak kebijakan lingkungan yang hanya sebatas wacana. Gerakan penghijauan sering berhenti di acara seremonial. Rencana tata ruang tak diikuti penegakan hukum yang tegas.

Bahkan, masih banyak perusahaan besar yang merusak alam tanpa sanksi berarti. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemerintah benar-benar memikirkan masa depan lingkungan Indonesia?

Padahal, dampak kerusakan alam bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika hutan hilang, masyarakat adat kehilangan tanah dan budaya mereka.

Ketika sungai tercemar, petani kesulitan mengairi sawahnya. Ketika udara penuh polusi, anak-anak tumbuh dengan penyakit pernapasan. Semua ini adalah potret nyata dari hilangnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang arah pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan. Setiap izin industri, tambang, dan proyek infrastruktur harus melalui kajian lingkungan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlangsungan alam.

Selain pemerintah, masyarakat juga punya peran penting. Kesadaran untuk menjaga alam harus dimulai dari hal kecil — tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, menghemat energi, dan mengurangi penggunaan plastik.

Alam tidak bisa berbicara, tetapi ia memberi tanda ketika terluka: banjir, panas ekstrem, gagal panen, dan krisis air adalah bentuk peringatan keras dari bumi kepada kita.Jika kita terus menutup mata, mungkin 10 hingga 20 tahun ke depan, anak cucu kita hanya akan mendengar cerita bahwa Indonesia dulu pernah hijau, lautnya biru, dan hutannya luas.

Namun semua itu tinggal kenangan.Menjaga alam bukan sekadar tugas satu kementerian, tetapi tanggung jawab seluruh bangsa. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus bergandengan tangan menciptakan kebijakan dan tindakan nyata untuk memulihkan bumi.

Alam bukan warisan nenek moyang yang bisa dihabiskan sesuka hati, melainkan titipan untuk generasi masa depan yang harus dijaga dengan sepenuh hati.