ICCI Gelar Research Expose: Pemangku Kepentingan Bahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

NASIONAL – Kamis, 5 Juni 2025 Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI) menggelar Research Expose bertajuk “Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)” secara daring melalui Zoom. Acara ini menjadi ruang diskusi strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas hasil survei terhadap lebih dari 300 responden dari kalangan pemerintah, praktisi, akademisi, komunitas, dan masyarakat umum.

Ketua Komite Eksekutif ICCI, Firdaus Putra, HC, membuka acara ini dengan menekankan pentingnya pembaruan tata kelola koperasi yang lebih relevan dengan tantangan dan kebutuhan desa hari ini. Acara ini juga menampilkan Audito Aji A., MM., Kadiv. Riset dan Manajemen Pengetahuan ICCI, sebagai presenter utama.

Dalam sesi tanggapan, hadir beberapa tokoh penting:

Koko Haryono, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Hubungan Antar Lembaga,

Prof. Ahmad Subagyo, Ketua Umum ABEKMI sekaligus WR III Universitas IKOPIN,

Misbah Isnaifah, Ketua Koperasi CU Gema Swadaya, dan

Yani Setiadi, MM., Sekdes Ponggok, Klaten.

Diskusi mengangkat berbagai pandangan kritis terhadap pembentukan KDMP yang dinilai terlalu cepat dan belum memiliki kesiapan teknokratik yang memadai. Salah satu isu penting adalah potensi tumpang tindih antara KDMP dan BUMDes, yang telah memiliki landasan hukum kuat melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 117.

Dalam forum, beberapa penanggap menyoroti perlunya kehati-hatian terhadap model pembiayaan KDMP yang melibatkan perbankan. Jika koperasi mengalami kerugian, Dana Desa bisa terdampak, namun tidak ada mekanisme kontribusi balik ke desa saat koperasi meraih laba—berbeda dengan BUMDes yang sudah mengatur distribusi laba ke PAD dan program sosial secara jelas.

Namun, semangat kolaborasi tetap dikedepankan. Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, dalam pernyataannya sebelumnya menekankan bahwa KDMP dan BUMDes seharusnya saling mendukung. Untuk itu, perlu kebijakan yang menjembatani sinergi antara perencanaan usaha desa dan rencana strategis KDMP.

Acara ini diakhiri dengan ajakan untuk bersama membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Melalui dialog, investasi, dan advokasi kebijakan yang progresif, desa diharapkan mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional.

“Bersama membangun bangsa, hiduplah jiwanya, hiduplah raganya — untuk Indonesia Raya. Merdesa!”